oleh

Advokasi Rakyat Untuk Nusantara ” Save KPK” Akan Bergerak dan Turun Ke KPK Mengembalikan Posisi 51 Pegawai

 

JAKARTA (Infoterkini) Indonesia adalah negara hukum, jika sesuatu terjadi dan bertentangan dengan hukum itu sendiri maka Rakyat Indonesia akan terpanggil untuk menentangnya.

Seperti yang terjadi dan terbaru, 51 pegawai KPK dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). telah beranggapan bahwa pelemahan KPK ini melemahkan sistem yang berlaku nantinya.

Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) , ” Mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi KPK saat ini. Di mana pimpinan KPK yang seharusnya menegakan hukum tetapi malah melawan hukum dengan mengabaikan putusan Mahkamah Kosntitusi (MK).

MK sendiri dalam pertimbangan putusannya terkait uji materi UU KPK, menyatakan alih status sebagai ASN tak boleh merugikan pegawai.

Bob Hasan ketua ARUN dalam konfrensi pers di DPP ARUN Jakarta Pusat ( 28/05/21) mengatakan“Bahwa kondisi kita darurat hukum. Pegawai KPK itu yang sedang memegang peranan penting yaitu sedang menangani perkara-perkara penting. Dengan kondisi ini, dipastikan perkara tersebut terhenti”.

” Maksud dari darurat hukum tersebut lantaran nantinya dengan lemahnya pemberantasan, maka korupsi makin merajalela,” ujar Bob.

Lebih lanjut Bob Hasan menjelaskan ” itulah darurat hukum. Sehingga boleh jadi ini merupakan bagian dari skenario bagi penguasa yang ada di belakang, sehingga menyebabkan siapa yang memegang perkara tersebut harus bergeser”.

Dengan kondisi demikian, ARUN mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan mengembalikan posisi 51 pegawai KPK ke posisi semula agar pemberantasan korupsi kembali ‘on the track’.

Bob menjelaskan,” dirinya berserta mahasiswa yang tergabung dalam Kondolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) akan bergerak dan turun ke KPK dan lembaga presiden, guna mengembalikan posisi 51 pegawai tersebut”.

Sekjen ARUN Bungas T Fernando menilai, keputusan kepada 51 pegawai KPK ini menjadi aneh lantaran proses konstitusi dengan mengambaikan keputusan MK.

“Karena berdasarkankan tata peraturan perundang-undangan kita, hierarki bahwa peraturan di bawah tidak bisa menabrak di atas. Hari ini yang terjadi, keputusan itu menabrak putusan MK, dan UU ini sendiri yang di tabrak,” Ujar Fernando.

“Kami ARUN akan turun ke KPK dan presiden sendiri untuk meminta ketegasan dari lembaga presiden, juga akan melakukan upaya gugatan hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum,Terkait gugatan perbuatan melawan hukum,” pungkas Bob.(Red)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :