oleh

Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional di Gelar Hari Ini

SOLO, Infoterkini.com — Plt. Inpektur Daerah Kabupaten Wajo Drs. H. Muhammad Arif, M.M. hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (RAKORWASDANAS ) yang digelar hari ini di The Sunan Hotel Solo, 25- 26 September 2019.

Kemendagri mengumpulkan aparat Pemerintah Daerah dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019. Mereka dibina agar menguatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi.

Rakor diikuti Sekjen Kemendagri, Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Walikota se indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian dan Lembaga, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala BPKAD Provinsi, dan Sekretaris Inspektorat serta Kabag Humas Kab/Kota semua Indonesia.

Dalam rakor bertema ‘Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi’ Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak, mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan program pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Presiden Joko Widodo.

“Upaya mencegah korupsi masih menjadi fokus pengawasan yang harus dikawal oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), baik Pusat maupun di Daerah.,” ujar Tumpak Simanjuntak

Menurutnya, APIP memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan korupsi. Pengawasan secara profesional diharapkan mempu membuat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kunci keberhasilan dari pemerintahan ialah efektivitas pengawasan internal,” ujar Irjen Kemendagri.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengatakan pihaknya telah membentuk tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Tim tersebut diharapkan bisa bekerja sama dengan Pemda melakukan pencegahan korupsi.

“Ini kami harapkan bisa berkolaborasi mencegah tindak pidana korupsi, kita harus bergandengan tangan, ini PR kita bersama,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, lima Pemerintah Provinsi mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima Pemprov itu dianggap memiliki tingkat pengawasan terbaik.

“Inti kegiatan ini pertama koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedua pemutakhiran data tindaklanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketiga evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi, ini dapat terealisasi kedepannya.” Ujar Plt. Inpektur Daerah Kabupaten Wajo Drs.H. Muhammad Arif, M.M.

Kegiatan ini disertai dengan sesi tanya jawab yang di awali penjelasan dari masing masing pemateri antara lain KPK, Irjend Kemendagri, LPSK, Kemenpan RB, Sekneg, serta Bappenas.

Hadir pula Kabag Humas Setda Kabupaten Wajo, Subag. Perencanaan dan Subag.Evaluasi serta Admin MCP/jaga.id Inspektorat Kabupaten Wajo pada kegiatan ini. (*)

Editor : Andi Aswin,MM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA BERITA LAINNYA :